BERITAMAGELANG.ID - Bawaslu Kabupaten Magelang mengajak perempuan untuk menolak politik uang. 

"Meski Pilkada dan Pilpres sudah selesai, kita akan terus menggelorakan anti money politik uang kepada masyarakat terutama perempuan," kata Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bertema "Saya, Perempuan Anti Politik Uang”.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Atria Magelang, Jumat (29/11) diikuti peserta dari berbagai organisasi perempuan, seperti Persit, Aisyiyah, PKK, Fatayat, mahasiswa juga para pemilih pemula atau pelajar.

Aini mengatakan, sosialisasi dengan sasaran perempuan, karena selama ini masih menjadi obyek politik uang. Seakan-akan perempuan itu lemah. 

" Sehingga kita ingin menunjukkan bahwa perempuan itu berdaya," katanya.

Di sisi lain, fakta menunjukkan, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Magelang, separo lebih adalah perempuan.

Maka lewat perempuan lah, kampanye anti money politik bisa lebih efektif.

Apalagi perempuan sebagai ibu rumah tangga, lebih bisa memberikan pemahaman kepada anggota keluarga.

"Jadi kelompok yang strategis untuk menolak politik uang adalah perempuan. Karena ibu bisa lebih luwes dan berani untuk memberi pengertian tentang anti money politik," kata Aini.

Karena perempuan masih saja menjadi obyek sasaran politik uang, imbuh Aini, maka Bawaslu berikhtiar untuk menyosialisasikan anti politik uang.

Salah satunya dengan memberikan pengetahuan yang cukup tentang demokrasi, bagaimana demokrasi dibangun dan apa yang bisa dilakukan oleh perempuan. 

Karenanya ada satu mantra yang ia dengungkan kepada perempuan, yaitu “Tiada demokrasi tanpa perempuan, tiada pemilu adil dan berintegrasi tanpa perempuan".

Menurut Aini, bila ingin Pemilu adil dan berintegritas, harus ada peran perempuan.

Di Kabupaten Magelang sendiri, imbuh Aini, para perempuan sudah banyak yang melek politik. Banyak aktivitas perempuan yang sangat membantu untuk perbaikan demokrasi di Kabupaten Magelang.

Acara ini juga dihadiri Anggota Bawaslu RI Kordiv Penindakan, Dewi Ratna Petalolo.