BERITAMAGELANG.ID - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kompleks Pondok Pesantren API ASRI Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Senin (23/6/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari peluncuran program 1.000 SPPG Pesantren yang digagas pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi di lingkungan pesantren seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan ini, hadir pula sejumlah tokoh nasional dan pejabat pemerintah, antara lain Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan Ismed Saputra, Pengasuh Ponpes API ASRI KH. M. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), serta Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (KPPMRI) Baddrut Tamam.

Dalam sambutannya, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa Indonesia saat ini tidak cukup hanya berbicara soal pemberdayaan masyarakat, tetapi harus melangkah ke tahap percepatan pemberdayaan untuk menciptakan dampak yang lebih signifikan dan cepat dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

"Kita tidak lagi bicara sekadar pemberdayaan masyarakat, tapi bagaimana kita mempercepat pemberdayaan masyarakat. Kecepatan inilah yang dibutuhkan agar kita bisa menekan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemandirian," tegas Muhaimin.

Ia juga menyoroti keunggulan pesantren sebagai lingkungan yang ideal dalam menjalankan program pemenuhan gizi karena jumlah santrinya besar dan lokasinya terpusat. Hal ini menjadikan distribusi pangan bergizi lebih efisien dan terjangkau.

Deputi Kemenko PM, Abdul Haris, menambahkan bahwa pembangunan SPPG merupakan bagian dari strategi nasional menuju pengentasan kemiskinan, sesuai dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pesantren memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan pangan di pedesaan karena berada di jantung komunitas, mampu menggerakkan masyarakat, serta mengintegrasikan nilai keagamaan dengan kemandirian ekonomi," kata Haris.

Dari sisi pembiayaan, Direktur Utama PIP, Ismed Saputra, mengungkapkan bahwa pemerintah kini memberikan akses yang lebih luas kepada institusi seperti pesantren untuk mengakses pembiayaan inklusif.

"Menteri Keuangan telah menerbitkan kebijakan yang memungkinkan PIP memberikan investasi hingga ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Ini peluang besar bagi pesantren untuk menjalankan program nasional secara berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes API ASRI, KH. M. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), menyambut baik inisiatif ini dan menekankan bahwa pesantren kini tak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat.

"Melalui SPPG ini, kami ingin menjadikan pesantren tidak hanya tempat belajar, tapi juga pusat kemandirian ekonomi dan sosial. Santri bukan hanya mengaji, tapi juga disiapkan untuk menjadi generasi yang mandiri dan produktif," ungkap Gus Yusuf.

Program 1.000 SPPG ini diharapkan tidak hanya memberikan pemenuhan gizi secara langsung kepada para santri, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas lokal, dan menjadi model kolaborasi lintas sektor yang bisa direplikasi di seluruh pelosok Tanah Air.