BERITAMAGELANG.ID - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor  6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Untuk meningkatkan kedisiplinan dalam pencegahan dan pengendalian virus corona Inpres itu, harus disosialisasikan dan ditindaklanjuti dengan masif.

"Beliau menghendaki sosialisasi yang lebih intensif dan kita sudah paham protokol kesehatan yang paling utama adalah, penggunaan masker, kemudian cuci tangan baik dengan sabun atau hand sanitizer yang berbasis zat yang bisa melemahkan virusnya yaitu diantaranya adalah alkohol klorin dan lain-lain dan juga jaga jarak serta menghindari kerumunan sosial," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, serta Jaga Jarak untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Covid-19 yang digelar melalui video conference di ruang Sasana Bhakti Praja kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Menurut Mendagri, dalam pelaksanaannya sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan selama ini dirasa belum maskimal. Masih banyak masyarakat yang belum menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, bahkan berkerumun. Ini membuat penularan masih terus terjadi.

"Beliau (Presiden Jokowi) menghendaki kegiatan yang benar-benar all out. Kita tahu kita negara demokrasi dan ada desentralisasi di mana kekuasaan pemerintahan terbagi menjadi pusat dan daerah," katanya.

Mendagri menyampaikan akan sulit untuk menggagas secara full penerapan protokol kesehatan jika hanya pusat saja yang bergerak. Ada pemerintah daerah provinsi dan  kabupaten/kota. Mendagri menyadari tidak gampang untuk menyinergikan kebijakan-kebijakan pada satu arah yang sama. Oleh karena itu, perlu ada sinergi dan keserempakan langkah antara  pusat dan daerah. "Bila mesin pusat all out, itu baru 50 persen. Untuk jadi 100 persen maka mesin daerah juga mesti all out," kata Tito.

Kita bergerak dengan struktur formal maupun juga struktur informal diantaranya adalah Tim Penggerak PKK yang telah diminta secara eksplisit oleh Bapak Presiden untuk bisa terlibat dalam rangka sosialisasi Inpres ini. Kemudian juga relawan-relawan, media dan lain-lain. "Tadi malam kami bahas dengan Bapak Menko Polhukam dengan istilah operasi darat dan operasi udara," katanya.

Operasi darat, lanjut Mendagri, berupa kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung terutama masyarakat bawah secara door to door. Dan juga kegiatan masif di udara melalui sosialisasi media, baik konvensional maupun media sosial dengan lebih sistematis serta lebih terstruktur dan  terencana.

"Selanjutnya pada kesempatan ini juga bapak Mendes akan menjelaskan desa aman Covid-19. Prinsipnya desa aman Covid-19 dalam rangka untuk memperkuat ketahanan strategi, terutamanya adalah memperkuat strategi ada basis desa. Sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan kepala desa maupun kepala daerah dan Forkopimda untuk memperkuat desa sebagai desa basis pertahanan terhadap penularan Covid-19," ujar Mendagri.

Mendagri mencontohkan, ada kampung tangguh. Desa aman covid dan lain-lain. Dirinya sebagai Mendagri juga  sudah rapat dengan Mendes untuk membahas tentang standarisasi terkait desa aman Covid. Tapi tentunya tanpa mengurangi kreativitas serta local wisdom masing-masing daerah.

"Bapak Doni (Doni Monardo) menyampaikan misalnya penggunaan media wayang di beberapa daerah tertentu atau tokoh-tokoh agama, ulama, dan lain-lain. Jadi kita bergerak all out dalam rangka sosialisasi protokol kepatuhan protokol dan perubahan perilaku untuk mengikuti protokol demi menghindari Covid-19 ini betul-betul sampai ke grass root. Untuk itulah selain desa, kami juga sudah mengajukan usulan kepada Menkeu memperkuat juga kelurahan sebagai basis pertahanan juga atau perlawanan terhadap Covid-19," katanya.

Karena, kata Mendagri, ada keluhan di kota dan problem justru banyak di kota-kota. Soal penguatan kelurahan, sedang diupayakan termasuk soal anggarannya. "Mudah-mudahan nanti bisa disetujui, kami terus berusaha memperkuat kelurahan selain desa-desa," ujarnya.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala BNPB, Doni Monardo, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian, Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar, para Gubernur se-Indonesia, Bupati dan Walikota se-Indonesia Ketua TP PKK Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan para Kepala BPBD Provinsi. *) Sumber : Puspen Kemendagri